Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

1784696982808

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

1791899701721

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

ilustrasi-stop-pungli

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

1784696982808

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).

1791899701721


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

ilustrasi-stop-pungli

Antrean BBM Mengular, ESDM Kerahkan 21 Mobil Tangki ke Jawa Timur

1784696982808

JAWA TIMUR — Pemerintah menargetkan antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Malang, Jember, dan Blitar, dapat teratasi dalam satu hingga dua hari. Percepatan distribusi dilakukan untuk memulihkan kelancaran pasokan dan mencegah antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terus berlanjut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menegaskan pemerintah tengah mempercepat penanganan persoalan tersebut.

“Intinya, kami dalam satu-dua hari ini sudah harus tuntas masalah di Jatim,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah Laode bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Pertemuan tersebut membahas kondisi pasokan serta kelancaran distribusi BBM di wilayah Jawa Timur.

Pemerintah berharap gangguan distribusi yang sebelumnya memicu antrean di Bali tidak kembali terjadi di daerah lain, termasuk Jawa Timur.

Laode juga membantah dugaan bahwa pasokan BBM dari Jawa Timur dialihkan ke Bali ketika wilayah tersebut mengalami gangguan pasokan. Menurutnya, distribusi harus dikelola agar kebutuhan BBM di Jawa Timur tetap terpenuhi.

1791899701721

“Oh, nggak. Jawa Timur ini kan masuk MOR V (Marketing Operation Region V), Jatimbalinus. Jangan sampai dikirim ke tempat-tempat lain dari sana, tetapi Jatimnya sendiri tidak terpasok dengan baik,” kata Laode, seperti dilansir Antara.
Distribusi Dipercepat, Depo Beroperasi 24 Jam

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM hingga tingkat SPBU.

Sejumlah langkah percepatan disiapkan, mulai dari penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur hingga pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter atau penyewaan untuk kebutuhan tertentu.

Selain menambah armada pengangkut, pemerintah juga memperpanjang jam operasional depo menjadi 24 jam. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pengisian dan penyaluran BBM sehingga pasokan dapat lebih cepat menjangkau SPBU yang membutuhkan.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan distribusi serta memastikan ketersediaan BBM di SPBU kembali aman.

Target penyelesaian dalam satu hingga dua hari tersebut menjadi tenggat percepatan penanganan yang disampaikan Kementerian ESDM. Realisasi di lapangan tetap bergantung pada kelancaran penambahan pasokan dan distribusi ke masing-masing wilayah.

Masyarakat diharapkan memperoleh kepastian layanan seiring langkah percepatan tersebut, sementara perkembangan kondisi antrean dan ketersediaan BBM di Malang, Jember, Blitar, serta daerah lainnya perlu terus dipantau.

ilustrasi-stop-pungli

Bupati Ipuk Ajak Advokat Peradan Perluas Akses Bantuan Hukum bagi Warga Miskin

1784696982808

BANYUWANGI – Akses terhadap keadilan tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak para advokat yang tergabung dalam Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara (Peradan) memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Ipuk saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) I Peradan Banyuwangi yang dirangkai dengan peringatan hari jadi ke-10 organisasi tersebut di Aston Banyuwangi Hotel and Conference Center, Rabu (21/10/2026).

Ipuk menegaskan, layanan hukum harus dapat menjangkau seluruh warga, termasuk masyarakat kurang mampu yang kerap menghadapi kendala biaya dan keterbatasan informasi ketika membutuhkan pendampingan hukum.

“Jika ada warga kurang mampu yang sedang membutuhkan bantuan hukum, kami berharap advokat bisa hadir mendampingi mereka,” ujar Ipuk.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi hukum menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pendampingan yang layak ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Perkuat Posbankum hingga Tingkat Desa
Ipuk menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama ini terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Sejumlah upaya yang dilakukan di antaranya mengaktifkan pos bantuan hukum (posbankum) dan memperluas akses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) hingga ke desa-desa.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh informasi hukum, tetapi juga meningkatkan pemahaman warga mengenai hak, kewajiban, serta prosedur untuk mendapatkan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.

Namun, keterbatasan literasi hukum masih menjadi tantangan, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Minimnya pemahaman mengenai prosedur hukum dan akses pendampingan dapat membuat warga kesulitan memperjuangkan haknya.
Ipuk pun mendorong para advokat Peradan agar mengambil peran lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat.

1791899701721

Advokat Diminta Aktif Edukasi Masyarakat
Menurut Ipuk, edukasi hukum tidak harus selalu dilakukan melalui forum formal. Para advokat dapat memanfaatkan berbagai kegiatan kemasyarakatan sebagai ruang untuk memberikan pemahaman tentang hukum dan layanan bantuan hukum.

Ia mengusulkan agar edukasi tersebut dilaksanakan secara rutin melalui musyawarah desa, pengajian, maupun kegiatan sosial lainnya.

“Di sinilah kami mengharapkan sinergi para advokat untuk terlibat dalam membangun literasi hukum di kalangan warga. Buat agenda rutin berkala untuk memberikan pemahaman kepada warga, misalnya hadir di acara-acara musyawarah desa, pengajian atau kegiatan lainnya,” katanya.

Ipuk berharap, pendekatan langsung kepada masyarakat dapat membantu warga mengenali persoalan hukum yang mereka hadapi sekaligus mengetahui jalur yang tepat untuk memperoleh pendampingan.

“Mari kita upayakan bersama agar masyarakat mengetahui bagaimana memanfaatkan akses layanan hukum,” imbuhnya.
Budi Kurniawan Pimpin Peradan Banyuwangi 2026–2031

Dalam Muswil I tersebut, Advokat Budi Kurniawan, S.H., terpilih sebagai Ketua Peradan Banyuwangi untuk masa bakti 2026–2031.
Ipuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus berharap kepengurusan pertama Peradan Banyuwangi mampu menjalankan amanah organisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Selamat atas terpilihnya Ketua Peradan yang pertama. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik dan membawa organisasi ini berdampak pada warga dan pembangunan daerah,” ujar Ipuk.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan organisasi advokat, perluasan akses bantuan hukum diharapkan tidak berhenti pada penyediaan layanan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami hak-haknya serta mengetahui ke mana harus mencari pertolongan ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, upaya mewujudkan keadilan yang inklusif dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, terutama warga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan informasi.

ilustrasi-stop-pungli

Persoalan Mendasar Pengembangan Prestasi Cetak Generasi Unggul Terancam Timpang, Anggaran Kompetisi Siswa Bondowoso Belum Tersedia

1784696982808

BONDOWOSO – Ambisi meningkatkan prestasi generasi muda Bondowoso agar mampu bersaing dengan daerah lain menghadapi tantangan serius.

Dinas Pendidikan (Disdik) Bondowoso mengakui belum menyediakan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kebutuhan siswa dalam mengikuti kompetisi.

Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, usai Bupati menemui Kontingen Marching Band Gita Citra Melati dari SDN Kota Kulon 1 Bondowoso menunjukkan kebolehannya di Pendopo Bagus Asra, Rabu (21/10/2026).

“Memang belum menyediakan anggaran untuk hal di luar seperti ini. Yang kita sediakan, ya kalau seperti ini memang belum disediakan,” kata Taufan.

Menurutnya, kegiatan ekstrakurikuler berada di luar kegiatan kurikuler sehingga pelaksanaannya selama ini lebih banyak diserahkan kepada wali murid dan komite sekolah

“Dalam struktur kurikulum ini adalah kegiatan di luar kurikuler. Sehingga memang untuk seperti ini sepenuhnya diserahkan kepada wali murid, kepada komite,” ujarnya.

Pernyataan tersebut membuka persoalan mendasar dalam upaya pengembangan prestasi pelajar di Bondowoso.

Di satu sisi, peningkatan kualitas dan daya saing generasi muda menjadi harapan pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan yang dapat mengasah bakat dan kemampuan siswa belum sepenuhnya tersedia.

Peralatan Terbatas, Siswa Harus Mengandalkan Dukungan Sekolah
Taufan menyebutkan, sejumlah peralatan untuk mengikuti kompetisi memang telah tersedia. Namun, untuk kebutuhan tertentu, sekolah masih harus meminjam peralatan.

Ia mencontohkan keikutsertaan siswa SMP Negeri 1 Bondowoso dalam kegiatan di Tulungagung yang juga tidak mendapatkan dukungan anggaran dari Disdik Bondowoso.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Pembinaan prestasi tidak cukup hanya dengan mendorong siswa agar rajin berlatih dan berani berkompetisi.

Dibutuhkan dukungan fasilitas, pendampingan pelatih, pembiayaan, serta kesempatan mengikuti perlombaan secara berkelanjutan.

Tanpa perencanaan yang jelas, potensi siswa berisiko tidak berkembang secara maksimal. Sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan kemampuan pendanaan juga berpotensi menghadapi hambatan lebih besar dalam mempersiapkan peserta didiknya.

1791899701721

Ketergantungan pada Wali Murid Berpotensi Membatasi Kesempatan
Penyerahan pembiayaan kepada wali murid dan komite sekolah juga memunculkan persoalan pemerataan kesempatan.

Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Ketika kebutuhan mengikuti kompetisi bergantung pada dukungan orang tua, siswa berbakat dari keluarga kurang mampu berpotensi menghadapi kendala untuk menunjukkan kemampuannya.

Padahal, prestasi peserta didik semestinya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, bakat, dan kedisiplinan berlatih, tetapi juga perlu didukung sistem pembinaan yang memberikan kesempatan secara adil.

Karena itu, Disdik Bondowoso perlu menjelaskan apakah tersedia skema bantuan alternatif, bagaimana menentukan prioritas pembinaan, serta apakah kebutuhan kompetisi ekstrakurikuler dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran berikutnya.

Langkah tersebut penting agar pengembangan potensi siswa tidak berhenti pada dukungan sekolah dan kemampuan finansial keluarga.

Perlu Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso, Gede Budiawan, turut menjadi bagian dari konteks pembahasan mengenai pengembangan potensi generasi muda di daerah tersebut.

“Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting untuk memetakan potensi siswa, mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, serta memperluas akses terhadap kompetisi sesuai bidang yang ditekuni,” tegasnya.

Pembagian peran yang jelas antara perangkat daerah terkait juga diperlukan agar program pengembangan bakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, kebutuhan fasilitas, pendampingan, dan pembiayaan dapat direncanakan secara lebih terarah.

Pada akhirnya, peningkatan prestasi pelajar bukan semata-mata tentang jumlah piala atau penghargaan yang berhasil dibawa pulang.

“Lebih dari itu, prestasi mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan dan memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berkembang,” katanya.

Harapan agar generasi muda Bondowoso mampu bersaing dengan daerah lain membutuhkan langkah nyata. Tanpa dukungan program dan skema pembiayaan yang jelas, dorongan untuk meningkatkan prestasi berisiko berhenti sebagai target, sementara sekolah dan orang tua tetap harus menanggung sebagian besar kebutuhan di lapangan.

 

ilustrasi-stop-pungli

Rafandra Aufaa Ryadie Curi Perhatian: Usul Tempat Latihan Lebih Luas, Dijawab Langsung Bupati Bondowoso

1784696982808

BONDOWOSO – Prestasi bukan satu-satunya hal yang membuat Rafandra Aufaa Ryadie, siswa SDN Kota Kulon 1 Bondowoso, mencuri perhatian.

Di hadapan Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, bocah yang akrab disapa Rey itu tampil percaya diri menyampaikan usulan agar tim marching band mendapat tempat latihan yang lebih luas.

Momen menarik tersebut terjadi saat Marching Band Gita Citra Melati dari SDN Kota Kulon 1 Bondowoso menunjukkan kebolehannya di Pendopo Bagus Asra, Rabu (21/10/2026).

Penampilan itu menjadi bagian dari momentum apresiasi atas prestasi mereka dalam ajang Ijen Marching Festival (IMF) IV di Banyuwangi pada 17–18 Oktober 2026.

Dalam kompetisi tersebut, Gita Citra Melati berhasil membawa pulang 17 penghargaan. Capaian itu menjadi bukti kerja keras para siswa dan pembina dalam mengembangkan kemampuan di bidang marching band.

Namun, perhatian hadirin tak hanya tertuju pada prestasi tersebut. Rey justru menghadirkan momen tersendiri ketika dengan bahasa yang sopan dan runtut, ia menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi timnya saat berlatih.

“Izin menyampaikan, Bapak Bupati. Saya ingin mengusulkan, karena halaman sekolah untuk latihan sempit. Mohon menjadi perhatian agar kami bisa mendapatkan tempat yang lebih luas,” ujar Rey.

Usulan sederhana itu disampaikan dengan penuh percaya diri. Di usia sekolah dasar, Rey telah menunjukkan keberanian mengutarakan kebutuhan timnya sekaligus menyampaikan harapan secara santun kepada kepala daerah.

Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid pun merespons langsung usulan tersebut. Ia menawarkan Alun-Alun Bondowoso sebagai alternatif lokasi latihan yang dinilai lebih luas.

1791899701721

“Kalau latihan di alun-alun, mau tidak? Kan lebih luas, biar juga bisa menjadi contoh pada yang lain,” jawab Bupati.

Mendapat tawaran tersebut, Rey langsung memberikan jawaban singkat yang disambut tepuk tangan hadirin.

“Siap, terima kasih, Bapak Bupati,” jawab Rey.

Percakapan itu menjadi salah satu momen menarik dalam pertemuan tersebut. Selain memperlihatkan semangat anak-anak dalam mengembangkan bakat, kejadian itu juga menunjukkan pentingnya ruang latihan yang memadai untuk menunjang kegiatan seni dan prestasi pelajar.

Bakat Rey di bidang seni mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Sang ayah, Dwi Hariyadi, S.P., M.M., menjabat Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Bondowoso. Sementara ibunya, Sofie Adie Kurniawati, S.P., M.Tr.P., menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Keduanya turut mendukung minat dan bakat putranya, baik dalam bidang musik maupun bela diri, yang telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi.

Kisah Rey menjadi gambaran bahwa keberanian menyampaikan gagasan dapat tumbuh sejak usia dini. Dengan prestasi, sikap santun, dan kemampuan mengutarakan kebutuhan secara jelas, ia menunjukkan bahwa suara seorang pelajar pun layak didengar.

Kini, tawaran penggunaan Alun-Alun Bondowoso menjadi hal yang menarik untuk ditindaklanjuti agar kegiatan latihan marching band dapat berlangsung lebih leluasa dan mendukung lahirnya prestasi berikutnya.

ilustrasi-stop-pungli

Gitapati , Ameera Pradnya Dyah Gitarya Usul Sekolah Full Day: Sabtu untuk Latihan dan Keluarga

1784696982808

BONDOWOSO – Prestasi membanggakan diukir Ameera Pradnya Dyah Gitarya, Gitapati Marching Band Gita Citra Melati dari SDN Kota Kulon 1 Bondowoso.

Tak hanya membawa pulang prestasi dari ajang Ijen Marching Festival (IMF) IV di Banyuwangi, siswi ini juga menunjukkan keberanian menyampaikan gagasan tentang sistem sekolah full day langsung kepada Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid.

Dalam kompetisi yang berlangsung pada 17–18 Oktober 2026 tersebut, Ameera berhasil meraih Juara II Favorit Individual Contest dan Juara Harapan II Individual Contest Field Commander. Capaian itu menjadi bukti dedikasi dan kerja kerasnya dalam menekuni dunia marching band.

Namun, ada hal menarik di balik prestasi tersebut. Saat bertemu Bupati Bondowoso, Rabu (21/10/2026), Ameera tak sekadar menunjukkan kebolehannya sebagai pemimpin barisan (Gitapati).

Ia juga menyampaikan usulan agar penerapan sekolah full day dapat memberikan ruang bagi siswa untuk memanfaatkan hari Sabtu secara lebih leluasa.

Menurut Ameera, pengaturan kegiatan sekolah yang lebih efektif akan membuat dirinya bersama teman-teman memiliki waktu khusus untuk berlatih marching band sekaligus menikmati kebersamaan dengan keluarga.

Usulan itu mencerminkan harapan seorang pelajar yang ingin menyeimbangkan pendidikan, pengembangan bakat, dan kehidupan keluarga. Bagi Ameera, latihan yang terarah menjadi bagian penting untuk mempertahankan prestasi, sementara waktu bersama keluarga juga tidak kalah berarti.

Menanggapi gagasan tersebut, Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menyambutnya dengan terbuka. Ia menyampaikan bahwa usulan itu perlu dibahas terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penerapannya di sekolah lain.

1791899701721

“Nanti ya, kita akan bahas bersama dulu,” ujar Bupati KH. Abdul Hamid Wahid.

Dukungan terhadap bakat Ameera juga tumbuh dari lingkungan keluarganya. Darah seni yang mengalir dalam dirinya disebut berasal dari sang ayah, Sinung Sudrajad, Wakil Ketua DPRD Bondowoso.

Sementara itu, ibunya, Funky Indraayu Shanti, turut memberikan dukungan terhadap hobi dan aktivitas yang ditekuni putrinya.

Dukungan keluarga, kedisiplinan latihan, serta keberanian menyampaikan gagasan menjadi bagian dari perjalanan Ameera dalam meraih prestasi.

Ia tidak hanya tampil sebagai atlet muda marching band yang berprestasi, tetapi juga menyuarakan kebutuhan pelajar untuk memperoleh ruang yang seimbang antara pendidikan, pengembangan kemampuan, dan kebersamaan dengan keluarga.

Kini, usulan mengenai pemanfaatan hari Sabtu tersebut menunggu pembahasan lebih lanjut. Gagasan Ameera pun membuka ruang diskusi tentang bagaimana sekolah dapat mendukung prestasi siswa tanpa mengabaikan kebutuhan mereka untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.

 

ilustrasi-stop-pungli

Borong 17 Piala di Banyuwangi, Marching Band SDN Kota Kulon 1 Unjuk Kebolehan di Depan Bupati Bondowoso

1784696982808

BONDOWOSO – Prestasi membanggakan ditorehkan Marching Band Gita Citra Melati dari SDN Kota Kulon 1 Bondowoso. Tampil sebagai wakil resmi Kabupaten Bondowoso dalam ajang Ijen Marching Festival (IMF) IV di Banyuwangi pada 17–18 Oktober 2026.

Tim marching band ini berhasil membawa pulang 17 piala dari berbagai kategori perlombaan.Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kedisiplinan, kerja keras, dan latihan yang konsisten mampu mengantarkan pelajar sekolah dasar bersaing dalam kompetisi di tingkat yang lebih luas.

Kepiawaian para personel Gita Citra Melati kembali ditunjukkan saat mereka tampil di hadapan Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, di Pendopo Bagus Asra, Rabu (21/10/2026). Penampilan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperlihatkan hasil latihan dan prestasi yang telah mereka raih.

Bupati pun memberikan apresiasi atas penampilan yang dinilainya menarik dan memukau.

“Atraksinya tadi sungguh sangat menarik dan memukau. Pantas kalau mendapatkan prestasi yang sepadan dengan penampilan tersebut. Ada 17 piala yang diraih Gita Citra Melati dari SDN Kota Kulon 1 dalam kompetisi kemarin,” ujar Bupati,Rabu ,21/10/2026 di pendopo Bagus Asra saat menerima kontingen Gita Citra.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, ia menyampaikan ucapan selamat sekaligus kebanggaannya atas pencapaian para siswa tersebut.
Menurutnya, prestasi itu diharapkan menjadi pemicu semangat bagi para personel untuk terus berkembang dan meraih pencapaian yang lebih tinggi pada masa mendatang.

Bupati juga menyoroti kedisiplinan para siswa yang rela meluangkan waktu untuk berlatih di tengah kesibukan mereka sebagai pelajar. Ketika anak-anak seusia mereka banyak menghabiskan waktu untuk bermain, para personel Gita Citra Melati memilih menjalani latihan secara tekun dan teratur.

“Kalian sudah meluangkan waktu dan berlatih dengan disiplin. Saat anak-anak seusia kalian bermain di luar sana, kalian justru berlatih. Alhamdulillah, kerja keras itu membuahkan prestasi. Saya yakin kalian adalah bibit-bibit yang akan sukses kelak,” tuturnya.

Ia berharap prestasi tersebut tidak berhenti sebagai kebanggaan sesaat, tetapi menjadi pijakan untuk pembinaan yang berkelanjutan. SDN Kota Kulon 1 diharapkan mampu mempertahankan pencapaiannya sekaligus menjadi inspirasi bagi sekolah lain di Bondowoso untuk mengembangkan potensi siswa di berbagai bidang.

Bupati juga menyampaikan kebanggaannya karena para pelajar tersebut mampu menunjukkan keunggulan di tengah tantangan geografis Bondowoso yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan.

“Kalian bisa membuktikan diri, bukan hanya sekadar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan daerah lain, tetapi juga menunjukkan keunggulan,” katanya.

1791899701721

UPTD SPF SD Negeri Kota Kulon 1 Apresiasi Dukungan Pemkab

Sementara itu, Kepala UPTD SPF SD Negeri Kota Kulon 1 Bondowoso, Andi Widartiningsih, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas dukungan yang diberikan kepada Marching Band Gita Citra Melati hingga mampu menorehkan prestasi di ajang IMF IV.

Menurutnya, dukungan dan doa dari pemerintah daerah menjadi salah satu penyemangat bagi para siswa untuk terus berlatih dan memberikan penampilan terbaik.

“Terima kasih, Bapak Bupati, atas dukungan dan doanya sehingga anak didik kami bisa meraih prestasi,” pungkasnya.

Sabet 17 Penghargaan

Dalam ajang Ijen Marching Festival IV di Banyuwangi, Gita Citra Melati meraih penghargaan dalam sejumlah kategori, mulai dari street parade, marching show, concert show band, hingga kompetisi individual.

Berikut daftar 17 penghargaan yang dilaporkan diraih Gita Citra Melati:

Juara III Street Parade.
Juara I Colour Guard Street Parade.
Juara II Musik dan Visual Street Parade.
Juara Harapan II Mini Show.
Juara II Marching Show Music.
Juara II Marching Show.
Juara II Concert Show Band.
Juara II Colour Guard Contest.
Juara I Marching Show Visual Effect.
Juara II Concert Show Band.
Juara II Concert Show Band Visual.
Juara II Colour Guard Marching Show.
Juara III Best Mascot.
Juara III Best Supporter.
Juara II Favorit Gita Citra Melati.
Juara II Favorit Individual Contest atas nama Ameera Pradnya.
Penghargaan Individual Contest Field Commander atas nama Ameera Pradnya bersama Gita Citra Melati.

Deretan penghargaan tersebut menjadi catatan penting bagi SDN Kota Kulon 1 Bondowoso. Lebih dari sekadar membawa pulang piala, capaian ini memperlihatkan bahwa pembinaan minat dan bakat sejak usia dini dapat membuka ruang bagi siswa untuk berkompetisi, membangun kepercayaan diri, serta mengharumkan nama daerah.

Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi pembinaan agar prestasi di Banyuwangi tidak menjadi pencapaian sesaat, melainkan awal dari perjalanan panjang Gita Citra Melati untuk terus berkembang dan bersaing dalam kompetisi berikutnya.

ilustrasi-stop-pungli

PLTP Ijen Hasilkan Listrik, Pemkab Bondowoso Tagih Dampak Nyata

1784696982808

Jalan, Kopi, dan Akses Energi Perlu Perhatian

BONDOWOSO – Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen diharapkan tidak hanya menghasilkan energi listrik, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendorong agar pengembangan proyek strategis nasional (PSN) tersebut diikuti dengan pembenahan infrastruktur jalan, penguatan ekonomi desa terdampak, perluasan akses listrik, hingga pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung hilirisasi kopi lokal.

Pemkab Bondowoso menilai, keberhasilan proyek energi terbarukan tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkitan listrik dan investasi yang ditanamkan. Manfaatnya juga perlu dirasakan langsung oleh warga di sekitar kawasan operasional, terutama melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan terbukanya peluang ekonomi baru.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Selasa (20/10/2026).

Rapat tersebut diikuti secara daring dari Command Center Setda Bondowoso. Sekda hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten II dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Bondowoso.

Dalam forum tersebut, Pemkab Bondowoso menyampaikan apresiasi kepada PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) atas investasi dan kontribusinya dalam pengembangan PLTP Ijen.

Namun, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar keberadaan proyek strategis nasional itu memberikan dampak yang lebih luas, bukan hanya terhadap indikator pembangunan makro, melainkan juga kehidupan masyarakat di kawasan terdampak.

Jalan Kawasan Ijen Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Bondowoso adalah kondisi infrastruktur jalan menuju dan di sekitar kawasan Ijen. Tingginya mobilisasi kendaraan berat untuk menunjang operasional PLTP membutuhkan dukungan jalan yang memadai, aman, dan terpelihara secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kawasan Ijen memiliki fungsi strategis sebagai pusat pengembangan energi panas bumi sekaligus bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Karena itu, peningkatan aktivitas industri energi perlu berjalan seiring dengan kelancaran mobilitas masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata.

Pemkab Bondowoso mengusulkan dukungan konkret pemerintah pusat untuk mempercepat program preservasi dan peningkatan kualitas jalan kawasan Ijen.

Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas proyek tidak terpisah dari kebutuhan pembangunan wilayah, termasuk akses warga, distribusi hasil pertanian, dan pergerakan wisatawan.

Kabupaten Bondowoso selama ini juga menerima manfaat fiskal dari pengusahaan panas bumi melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam panas bumi dan bonus produksi. Penerimaan tersebut telah dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk sektor infrastruktur.

Meski demikian, Pemkab berharap manfaat PLTP Ijen tidak berhenti pada penerimaan daerah. Dampak pembangunan perlu semakin terlihat melalui perbaikan akses jalan, peningkatan aktivitas ekonomi, dan terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat setempat.

Selain infrastruktur, pemberdayaan masyarakat di desa sekitar wilayah operasional juga menjadi perhatian. Salah satu wilayah yang disorot adalah Desa Kalianang, yang disebut sebagai desa ring satu sekaligus desa binaan.

Pemkab Bondowoso mendorong peningkatan koordinasi dan penguatan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring pengembangan PLTP Ijen.

Pemberdayaan tersebut diharapkan tidak sekadar berupa kegiatan seremonial atau program jangka pendek. Pemerintah daerah menginginkan adanya upaya berkelanjutan yang dapat memperkuat kapasitas warga, membuka peluang usaha, serta meningkatkan nilai ekonomi potensi lokal.

Bagi masyarakat di sekitar proyek, keberhasilan pembangunan energi terbarukan semestinya juga tercermin dari meningkatnya kesempatan kerja dan usaha, membaiknya akses terhadap layanan dasar, serta berkembangnya kegiatan ekonomi desa.

Panas Bumi Diusulkan untuk Hilirisasi Kopi
Terobosan lain yang diusulkan Pemkab Bondowoso adalah kajian pemanfaatan langsung energi panas bumi atau direct use untuk mendukung sektor produktif, khususnya hilirisasi industri kopi.

Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Republik Kopi, Bondowoso memiliki komoditas unggulan Kopi Arabika Ijen-Raung yang berpotensi dikembangkan melalui penguatan teknologi pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk.

1791899701721

Pemkab mengusulkan agar pemerintah pusat memfasilitasi kajian teknis dan ekonomi, termasuk kemungkinan pembangunan proyek percontohan pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung industri kopi masyarakat.

Apabila hasil kajian menunjukkan kelayakan teknis dan keekonomian, pemanfaatan energi termal tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif untuk mendukung proses pengolahan kopi. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal, membuka peluang kerja, serta meningkatkan nilai tambah bagi petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri pengolahan di kawasan Ijen.

Namun, penerapan skema tersebut masih memerlukan kajian komprehensif, terutama terkait ketersediaan sumber panas, kebutuhan teknologi, biaya investasi, efisiensi operasional, dan model bisnis yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, usulan hilirisasi kopi berbasis energi panas bumi masih berada pada tahap penjajakan dan belum dapat dipandang sebagai program yang siap diterapkan.

Dorong Sambungan Listrik Gratis bagi Warga Prasejahtera

Pemkab Bondowoso juga mengusulkan penguatan bantuan sambungan listrik bagi rumah tangga prasejahtera di desa-desa sekitar kawasan operasional PLTP Ijen.
Usulan tersebut diarahkan untuk memperluas akses energi sekaligus memastikan pembangunan sektor panas bumi berjalan beriringan dengan pemerataan pelayanan dasar.

Pemkab mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan pengelola PLTP Ijen, dan PT PLN (Persero). Kerja sama itu diharapkan dapat mencakup bantuan biaya penyambungan listrik bagi rumah tangga prasejahtera, penyediaan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan desa, serta penguatan keandalan pasokan listrik bagi fasilitas publik dan sosial di perdesaan.

Perluasan akses listrik dinilai penting untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, realisasi program tersebut tetap memerlukan pembahasan mengenai mekanisme bantuan, sasaran penerima, serta dukungan pembiayaan dari para pihak terkait.

Kementerian ESDM Buka Ruang Kajian
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Dr. Priatin Hadi Wijaya, S.T., M.T., menyatakan bahwa usulan mengenai dukungan masyarakat, perluasan akses listrik, dan pemanfaatan langsung panas bumi akan ditindaklanjuti melalui kajian serta pembahasan lintas kementerian.

Menurut Priatin, pengembangan direct use merupakan salah satu upaya untuk memperluas manfaat energi panas bumi di luar pembangkitan listrik. Ia menyambut baik usulan dari kawasan Ijen dan menekankan perlunya kajian menyeluruh yang mempertimbangkan kondisi teknis, kebutuhan riil masyarakat, serta potensi pertumbuhan ekonomi lokal.

Pernyataan tersebut membuka ruang pembahasan lebih lanjut, meskipun realisasi pemanfaatan langsung panas bumi masih bergantung pada hasil kajian dan koordinasi antarpihak.

Sementara itu, Senior Manager External Relation sekaligus Corporate Secretary Medco Power Indonesia, Ibnu Nurzaman, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendukung pengembangan UMKM kopi lokal di Bondowoso.

Dukungan tersebut, menurut Ibnu, mencakup pendampingan pemasaran, penguatan merek (branding), pelatihan, hingga promosi produk pada berbagai ajang internasional.

Terkait usulan pemanfaatan langsung energi panas bumi, Ibnu menjelaskan bahwa operasional PLTP Ijen saat ini difokuskan pada optimalisasi uap dan brine untuk pembangkitan listrik. Kendati demikian, pihaknya terbuka terhadap peluang studi bersama konsultan ahli serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna mengidentifikasi kelayakan teknis dan ekonomi pengembangan direct use pada masa mendatang.

Tantangan Berikutnya: Mengubah Usulan Menjadi Manfaat Nyata

Rapat monitoring dan evaluasi tersebut menjadi ruang bagi Pemkab Bondowoso untuk menyampaikan kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pengembangan PLTP Ijen. Sejumlah usulan telah mengemuka, mulai dari perbaikan jalan, pemberdayaan desa ring satu, pemanfaatan panas bumi untuk hilirisasi kopi, hingga perluasan akses listrik bagi warga prasejahtera.

Tahap berikutnya adalah memastikan usulan tersebut ditindaklanjuti melalui kajian, pembagian peran yang jelas, dukungan pendanaan, dan program yang terukur.

Sinergi antara pemerintah pusat, Pemkab Bondowoso, PT Medco Cahaya Geothermal, Medco Power Indonesia, dan PLN diharapkan tidak hanya menjaga kelancaran proyek strategis nasional, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan PLTP Ijen tidak hanya berkaitan dengan energi listrik yang dihasilkan. Bagi Bondowoso, ukuran penting lainnya adalah sejauh mana proyek tersebut mampu mendorong perbaikan infrastruktur, memperkuat ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah kopi lokal, dan memperluas akses energi bagi masyarakat yang membutuhkan.

ilustrasi-stop-pungli

Strategi 4K Jadi Kunci Pengendalian Inflasi

1784696982808

 

Bupati Bondowoso Tegaskan Pengendalian Inflasi Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas, Quick Wins 2027 Harus Berdampak Nyata

BONDOWOSO, TAPALKUDAPOST – Bupati Bondowoso Dr. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menegaskan pengendalian inflasi daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi dan penyusunan dokumen semata. Kebijakan yang dirumuskan harus diwujudkan melalui langkah konkret agar mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bondowoso di Sabha Bina Praja, kompleks Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Kinerja TPID melalui Evaluasi dan Coaching Laporan OPS sebagai Dasar Penyusunan Quick Wins Program TPID Tahun 2027.”

Bupati mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar rutinitas administratif ataupun upaya memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, pengendalian inflasi merupakan instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, saya mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Kemenko Perekonomian RI, tim juri, dan akademisi ISEI Jember atas kemitraan serta pendampingan yang sangat berharga bagi daerah kita,” ujarnya.

Menurut Bupati, stabilitas harga memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika harga pangan meningkat tanpa diimbangi kemampuan daya beli, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur TPID memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan pengendalian inflasi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Strategi 4K Jadi Kunci Pengendalian Inflasi
Bupati menekankan pentingnya penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Keempat aspek tersebut, menurutnya, harus berjalan beriringan. Pengendalian harga tidak akan optimal apabila pasokan terganggu, distribusi tersendat, atau komunikasi antarlembaga tidak berjalan efektif.

Selain itu, tata kelola administrasi dan dokumentasi kebijakan juga harus diperkuat. Kelengkapan dokumen bukan semata-mata untuk memenuhi kriteria penilaian TPID Award, melainkan bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.

“Disiplin dokumen bukan hanya pemenuhan kriteria penilaian TPID Award, melainkan wujud nyata akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik atas kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.

Quick Wins 2027 Jangan Sekadar Program Seremonial

Bupati juga meminta tim teknis TPID memanfaatkan kegiatan evaluasi, coaching, dan peningkatan kapasitas untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus merumuskan terobosan yang aplikatif pada 2027.

Ia berharap program Quick Wins yang disusun tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi memiliki sasaran jelas, dapat dilaksanakan, dan memberikan dampak terhadap stabilitas harga serta perekonomian masyarakat.

1791899701721

Evaluasi kinerja, menurutnya, harus menjadi pijakan untuk memperbaiki strategi yang belum optimal. Setiap rekomendasi perlu diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur, dengan pembagian peran dan tindak lanjut yang jelas.

Ditegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, dokumen, atau rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran pentingnya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keterjangkauan harga dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Saya menekankan agar seluruh rekomendasi yang disepakati hari ini tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan di atas kertas. Setiap keputusan harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan demi menghadirkan rasa tenang dan kepastian harga bagi masyarakat,” tandasnya.

Harga Sejumlah Komoditas Perlu Dicermati

Dalam materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sejumlah komoditas pangan di Bondowoso tercatat memiliki harga di atas rata-rata Jawa Timur. Komoditas itu meliputi beras, daging ayam ras, dan cabai merah, dengan selisih terbesar dilaporkan terjadi pada beras.

Sebaliknya, harga cabai rawit merah, ikan tongkol, dan bawang putih tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemantauan harga secara berkala dan langkah pengendalian yang disesuaikan dengan karakteristik setiap komoditas.

Namun, angka selisih harga secara terperinci masih perlu dipastikan berdasarkan data resmi agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.

Pemerintah daerah bersama TPID diharapkan terus memperkuat pemantauan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi dengan para pelaku usaha dan pemasok untuk mengantisipasi gejolak harga.

Stabilitas harga juga menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pembangunan daerah. Dengan perekonomian Bondowoso yang ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, pengendalian inflasi perlu terhubung dengan upaya memperkuat produksi, memperlancar rantai pasok, serta menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.

Sinergi Harus Bermuara pada Kesejahteraan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kemitraan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah pusat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas TPID.

Melalui HLM dan Capacity Building ini, evaluasi kinerja TPID diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam serta program pengendalian inflasi 2027 yang terarah dan dapat dilaksanakan.

Bagi masyarakat, keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan ditentukan oleh seberapa baik dokumen disusun, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan memastikan pasokan tersedia ketika dibutuhkan.

Bupati pun secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya berharap sinergi seluruh pihak membawa keberkahan, stabilitas, dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso.
Kini, tantangan TPID bukan sekadar merumuskan program baru, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar dijalankan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

ilustrasi-stop-pungli

Bidik Akar Persoalan Stunting, Bondowoso Evaluasi Program dari Hulu Hingga Hilir

1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pembinaan dan pengawasan (binwas) serta evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program penanganan stunting tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) serta Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kecamatan Semester I Tahun 2026 tersebut dilaksanakan pada Selasa (20/10/2026) di empat lokasi, yakni Kecamatan Sukosari, Sumber Wringin, Wonosari, dan Tapen dan Kecamatan lain sesuai jadwal dari tanggal 14 Oktober hingga 23 Oktober 2026.Kegiatan tersebut melibatkan ,Bapperida,Dinas Kesehatan dan Dinsos P3AKB Bondowoso.

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso melalui Ani Farmadiani, SST., Bdn., M.M., Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KSPPKB) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, menjadi salah satu unsur yang berperan dalam penguatan koordinasi dan evaluasi program tersebut.

Pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk memetakan capaian program, mengidentifikasi hambatan di masing-masing kecamatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih efektif dan terukur.

“Evaluasi tak boleh berhenti pada laporan
penanganan stunting membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan sejak dini, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,”ungkap Ani Farmadiani.

Karena itu kata Ani , keterlibatan lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan setiap intervensi menjangkau kelompok sasaran yang tepat.

Dalam kerangka pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2026, pemerintah daerah melakukan peninjauan terhadap 31 indikator kinerja yang mencakup enam kelompok sasaran.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan program sekaligus mengungkap kesenjangan layanan yang masih perlu dibenahi.

“Evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi dan pelaporan. Data dan informasi yang dihasilkan,dari pelaksanaan intervensi di 23 kecamatan perlu dimanfaatkan,tidak hanya untuk memenuhi pelaporan pada sistem aksi konvergensi tetapi juga untuk dasar dalam  mengidentifikasi kesenjangan layanan,menentukan lokasi dan sasaran prioritas,memperbaiki desain intervensi serta memastikan penganggaran daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran ,”paparnya

1791899701721

Pokok pendekatan yang ditekankan menurut Ani,dalam kerangka kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut.
Camat Diminta Petakan Persoalan dan Inovasi.Dalam pelaksanaannya, setiap kecamatan diminta memaparkan perkembangan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting hingga Semester I Tahun 2026.

“Ya meliputi data stunting per desa, capaian 31 indikator konvergensi, penganggaran, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, hingga inovasi yang telah dilakukan,” tegasnya.

Selain capaian, kecamatan kata Ani , juga perlu mengidentifikasi persoalan yang menghambat pelaksanaan program, menjelaskan langkah yang telah ditempuh, serta menyusun rencana tindak lanjut yang realistis.

“Forum ini turut melibatkan unsur puskesmas, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kepolisian, TNI, Kantor Urusan Agama (KUA), dan PKK. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam menjangkau keluarga berisiko stunting,” ungkapnya.

Selain itu kata Ani ,pembahasan juga melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Dinas Kesehatan, serta Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso.

“Hasil nonitoring semester I tahun 2026 ini dan diharapkan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan. Dengan mekanisme tersebut, intervensi yang belum efektif dapat segera diperbaiki,”terangnya.

Sementara program yang menunjukkan hasil positif dapat diperkuat. Tantanganyabadalah memastikan rekomendasi hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

“Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi dan rapat evaluasi. Konsistensi pelaksanaan program, ketepatan data, kualitas layanan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar upaya pencegahan memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan anak-anak di Bondowoso,”katanya.

Melalui pembinaan dan pengawasan di 23 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi secara berkelanjutan, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

ilustrasi-stop-pungli

HUT ke-62 Golkar: Elektabilitas 9,1 Persen, Ali Mufthi Pilih Perkuat Konsolidasi dan Aksi Sosial

1784696982808

SURABAYA – Partai Golongan Karya (Golkar) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 pada Selasa (20/10/2026), di tengah hasil survei nasional yang menempatkannya di posisi ketiga dalam elektabilitas partai politik.

Alih-alih menggelar perayaan mewah, DPD Partai Golkar Jawa Timur memilih mengisi momentum hari jadi dengan kegiatan sosial, penguatan organisasi, dan agenda yang menyasar generasi muda.

Berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, elektabilitas Golkar tercatat sebesar 9,1 persen.

Angka tersebut berada di bawah Partai Gerindra yang memperoleh 22,9 persen dan PDI Perjuangan (PDIP) sebesar 13,4 persen. Hasil survei ini menggambarkan preferensi responden pada periode pengumpulan data, bukan hasil pemilihan umum.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menyambut positif hasil tersebut. Ia menyebut sejumlah lembaga survei bahkan mencatat elektabilitas Golkar berada di kisaran 10,4 hingga 10,8 persen. Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Ali dan belum disertai rincian lembaga survei maupun metodologi dalam keterangan yang tersedia.

“Ini sesuatu yang menggembirakan buat kita di Jawa Timur, Golkar Jawa Timur, bahwa pergerakan Golkar diapresiasi oleh masyarakat,” ujar Ali saat peringatan HUT ke-62 Golkar di Kantor DPD Golkar Jatim, Selasa (20/10/2026).

Menurut Ali, capaian elektabilitas tersebut menjadi dorongan bagi partainya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan. Ia berharap Golkar terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan menjalankan peran politik yang berpihak pada kepentingan publik.

Tak Ingin Berpesta Mewah, Golkar Pilih Kegiatan Sosial

Peringatan HUT ke-62 Golkar di Jawa Timur diisi dengan sejumlah kegiatan sosial. Agenda diawali dengan ziarah ke makam pahlawan dan para tokoh pendiri Golkar, kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran serta pembagian bantuan sembako.

Golkar Jatim juga menjadwalkan penyaluran sembako ke sejumlah panti di Surabaya dan Sidoarjo. Selain itu, pengobatan gratis direncanakan berlangsung pada 24 Oktober 2026.

1791899701721

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya partai untuk memperingati hari jadi dengan aktivitas yang menyentuh masyarakat secara langsung. Meski demikian, dampak kegiatan tersebut terhadap masyarakat akan bergantung pada pelaksanaan, jangkauan penerima manfaat, serta keberlanjutan program.

Ali menegaskan, peringatan hari jadi partai tidak semestinya menjadi ajang menghamburkan anggaran untuk kemewahan. Menurut dia, kegiatan sosial lebih layak mendapat perhatian dalam momentum tersebut.

“Enggak boleh foya-foya itu. Kemewahan-kemewahan diketok sana,” katanya.

Bidik Generasi Muda Lewat Olahraga

Selain kegiatan sosial, Golkar Jatim menyiapkan agenda olahraga untuk memperluas keterlibatan masyarakat, terutama kalangan pemilih pemula. Salah satu kegiatan yang direncanakan ialah pertandingan mini soccer.

Partai tersebut juga menyiapkan Golkar Run, meskipun tanggal pelaksanaannya belum diumumkan.

Agenda olahraga ini menjadi salah satu cara yang dipilih Golkar Jatim untuk membangun interaksi dengan generasi muda di luar kegiatan politik formal.

Pelaksanaannya sekaligus akan menjadi kesempatan bagi partai untuk menunjukkan sejauh mana komitmen mendekatkan diri kepada masyarakat diwujudkan dalam kegiatan nyata.

Memasuki usia ke-62, Golkar menghadapi dua pekerjaan yang berjalan beriringan: menjaga dukungan publik dan memastikan konsolidasi organisasi tidak berhenti pada momentum perayaan. Hasil survei dapat menjadi salah satu bahan evaluasi, tetapi keberlanjutan kepercayaan masyarakat tetap perlu ditopang oleh kerja nyata, keterbukaan, serta program yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

ilustrasi-stop-pungli
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih